1. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi seluruh kegiatan/program kerja AATKI;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program kerja AATKI;
3. Melaksanakan penatausahaan dokumen dan pengelolaan persuratan;
4. Menyelenggarakan dan menyusun dokumentasi pelaksanaan layanan kepengurusan, musyawarah besar, dan rapat;
5. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan AATKI;
6. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang kesekretariatan.

1. Menyusun rencana kebutuhan dana organisasi berdasarkan usulan kebutuhan dana yang disusun oleh masing-masing Komite;
2. Melakukan kajian, koordinasi dan kegiatan lain dengan pihak internal dan eksternal AATKI terkait sumber dan penggalian potensi pendanaan AATKI;
3. Mengelola, mengatur, dan mendistribusikan dana AATKI dengan persetujuan ketua AATKI;
4. Melakukan penatausahaan tanda bukti dan dokumen-dokumen yang terkait lainnya dalam setiap penerimaan maupun pengeluaran dana AATKI;
5. Melaksanakan pembukuan terkait pengelolaan keuangan;
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik (semesteran dan tahunan);
7. Melaksanakan perencanaan kebutuhan aset organisasi;
8. Melaksanakan pengadaan aset sesuai kebutuhan organisasi;
9. Melakukan penatausahaan atau inventarisasi aset AATKI;
10. Menyusun laporan aset; dan
11. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang kebendaharaan.

1. Melaksanakan sosialisasi AATKI kepada JFATK dan stakeholder;
2. Melaksanakan survey keminatan;
3. Melaksanakan penerimaan keanggotaan;
4. Melaksanakan administrasi keanggotaan;
5. Melaksanakan pemantauan pembayaran iuran anggota;
6. Melakukan kajian berkaitan dengan pembentukan lembaga standar profesi;
7. Melakukan kajian perluasan keanggotaan; dan
8. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang organisasi dan keanggotaan AATKI.

1. Melaksanakan penyusunan kode etik dan kode perilaku profesi;
2. Melaksanakan sosialisasi kode etik dan kode perilaku profesi;
3. Melakukan screening rekutmen anggota dalam hal membuat komitmen menjalankan kode etik dan kode perilaku profesi;
4. Menerima laporan dari internal anggota AATKI dan/atau masyarakat terkait adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
5. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
6. Menyediakan layanan konsultasi penanganan kasus-kasus Analis Transaksi Keuangan yang terkait dengan kode etik dan kode perilaku profesi;
7. Melakukan identifikasi informasi kasus-kasus pencucian uang yang berhubungan dengan kode etik dan kode perilaku profesi; dan
8. Melakukan penilaian terkait dengan penanganan kasus-kasus Analis Transaksi Keuangan yang terkait dengan kode etik dan kode perilaku profesi;
9. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang etika dan integritas profesi.

1. Melaksanakan evaluasi atas standar kompetensi JFATK;
2. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan sertifikasi kompetensi JFATK;
3. Mengadakan survey kebutuhan riset dan pengembangan profesi JFATK;
4. Mengadakan sharing knowledge (diskusi/seminar/training) dalam mendukung kebutuhan pelaksanaan riset dan pengembangan profesi JFATK;
5. Melaksanakan riset/kajian terkait modus TPPU/PT, metode, dan inovasi profesi JFATK; dan
6. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang riset dan pengembangan profesi.

1. Melaksanakan penyusunan policy brief di bidang analisis transaksi keuangan APUPPT;
2. Melaksanakan program literasi analisis transaksi keuangan di bidang APUPPT;
3. Melaksanakan identifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) antar lintas bidang analisis transaksi keuangan dengan bidang terkait;
4. Melaksanakan koordinasi dengan pembina profesi Analis Transaksi Keuangan dengan profesi eksternal terkait;
5. Melaksanakan kegiatan studi banding dengan organisasi profesi bidang terkait sektor industri keuangan dan lembaga penegak hukum APUPPT;
6. Melaksanakan harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang analisis transaksi keuangan dengan lintas bidang terkait;
7. Melakukan penyusunan laporan rancang bangun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) antar lintas bidang analisis transaksi keuangan dengan bidang terkait; dan
8. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang riset dan pengembangan profesi.

1. Melakukan kajian dalam rangka penyampaian usulan/masukan bagi upaya meningkatkan kapabilitas PPATK dan Pusdiklat APU PPT dalam mencegah dan memberantas TPPU dan TPPT di Indonesia;
2. Menyusun program coaching and counseling bagi Analis Transaksi Keuangan/menjembatani kebutuhan analis untuk berkomunikasi dengan JFATK bidang lain;
3. Melaksanakan kegiatan diskusi kontemporer dan/atau knowledge sharing di lingkungan internal PPATK; dan
4. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang jaringan komunikasi, sinergi dan kerja sama.

1. Melaksanakan pengenalan AATKI dan program kerjanya;
2. Mengadakan webinar kepada pihak pelapor dan masyarakat luas terkait APU-PPT;
3. Mengadakan webinar untuk mendeminasikan hasil kajian yang dilakukan oleh AATKI;
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga donor; dan
5. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang jaringan komunikasi, sinergi dan kerja sama.

1. Mempelajari bisnis proses dan pelaksanaan kegiatan program kerja dari seluruh perangkat kepengurusan AATKI untuk memastikan kegiatan sesuai dengan kebijakan organisasi;
2. Memberikan rekomendasi perubahan kebijakan atas program kerja yang atau bisnis proses yang baru;
3. Melaksanakan penyusunan pedoman standar sebagai guideline dalam pelaksanaan tugas advokasi dan konsultasi yang mencakup antara lain: pedoman penentuan kualifikasi masalah yang akan dilakukan advokasi/konsultasi, pedoman pelaksanaan konsultasi dan advokasi, Pedoman pemberian usulan perubahan kebijakan;
4. Pemberian advokasi dan konsultasi hukum kepada perangkat pengurus dan/atau anggota asosiasi secara khusus dalam pelaksanaan peranan sebagai seorang ATK; dan
5. Melaksanakan penyusunan peraturan organisasi atau produk hukum lainnya.

1. Melaksanakan sosialisasi AATKI kepada JFATK dan stakeholder;
2. Melaksanakan layanan pers;
3. Melaksanakan layanan konsultasi dan pengaduan publik terkait adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi;
4. Mendukung komite terkait dalam pelaksanaan komunikasi dan diseminasi policy brief di bidang analisis transaksi keuangan APU PPT;
5. Melakukan benchmarking kegiatan hubungan masyarakat dan edukasi publik bagi profesi AATKI;
6. Menyusun rencana dan mengelola media komunikasi yang efektif dalam mendukung visi dan misi AATKI;
7. Menyiapkan perumusan rancangan kebijakan di bidang hubungan masyarakat dan edukasi publik.

Melakukan pengawasan, memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada pengurus.

Memeriksa, dan memutuskan pelanggaran kode etik profesi analis transaksi keuangan.